flatnews

Harta Rp 315 Miliar, Mahar Jusuf Kalla ke Jokowi Rp 10 Triliun

Penetapan Jusuf Kalla sebagai Cawapres pendamping Jokowi menimbulkan keributan di internal PDIP. Bagaimana tidak, salah seorang pendiri...


Penetapan Jusuf Kalla sebagai Cawapres pendamping Jokowi menimbulkan keributan di internal PDIP. Bagaimana tidak, salah seorang pendiri PDIP Sabam Sirait menyebut ada kucuran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla untuk jadi Cawapres Jokowi. Padahal, seperti kita tahu, jumlah kekayaan Jusuf Kalla seperti diumumkan KPK pada 19 Mei 2014 hanya sebesar Rp 315 miliar.

Jika kekayaan Jusuf Kalla hanya Rp 315 miliar, lantas siapa yang menyokong Jusuf Kalla dengan dana Rp 10 triliun itu?

Berikut sumber berita mengenai kekayaan Jusuf Kalla :

Berikut sumber berita yang mengutip Pendiri PDIP Sabam Sirait soal Jusuf Kalla tawarkan Rp 10 triliun :
1400579905802892191
Sumber : Aktual.Co
Sebagai pendiri PDIP, tentu saja menyebut angka tanpa adanya fakta akan mempertaruhkan integritas dirinya. Apalagi ia salah satu pendiri PDIP. Saya meyakini, tawaran dana Rp 10 triliun dari Jusuf Kalla kepada PDIP agar jadi cawapres Jokowi seperti diungkap Sabam Sirait benar adanya.

Apalagi, Sabam Sirait yang merupakan ayah dari Maruarar Sirait ini sampai mengancam mundur dari PDIP apabila menerima tawaran Jusuf Kalla itu. Sikap Sabam Sirait sebagai seorang ideolog PDIP ini tentu bukan main-main.

Tak hanya Sabam, rupanya internal PDIP pun bergejolak lantaran memaksakan Jusuf Kalla menjadi cawapres Jokowi. Ketua DPD PDIP Papua Komaruddin Watubun memprotes ditetapkannya Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi.

Watubun menjelaskan, saat memilih Jokowi sebagai calon presiden, Megawati sebenarnya juga punya elektabilitas yang lumayan besar. Namun, keinginan Mega untuk maju dikesampingkan karena mendengarkan keinginan masyarakat tentang perlunya memunculkan tokoh muda. Dengan memilih Jusuf Kalla yang berusia sangat uzur, Watubun melihat PDIP tidak konsisten dengan regenerasi pemuda tadi.

Situasi internal PDIP memanas akibat kesalahan langkah menetapkan Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi. Apalagi, seperti dikatakan Sabam Sirait, ada motif dana Rp 10 triliun dalam penetapan Jusuf Kalla sebagai cawapres Jokowi.

Dan seperti saya paparkan tadi, harta kekayaan Jusuf Kalla yang diumumkan KPK sebesar Rp 315 miliar. Lalu darimana dana Rp 10 triliun itu?
Sudah barang tentu, dana Rp 10 triliun iming-iming Jusuf Kalla kepada PDIP itu berasal dari sokongan para pengusaha. Pengusaha yang mana? Tentunya pengusaha-pengusaha yang akan diuntungkan jika Jusuf Kalla berhasil menjabat Wakil Presiden RI 2014 – 2019.

Lantas berapa besar keuntungan yang akan diperoleh pengusaha-pengusaha itu dengan mendonasi Rp 10 triliun ke Jusuf Kalla? Tentu saja, proyek-proyek raksasa pemerintah akan dijual oleh Jusuf Kalla kepada donatur-donaturnya itu.

Proyek-proyek apa saja yang bisa diberikan Jusuf Kalla? Banyak sekali tentunya. Bisa proyek migas, tambang, infrastruktur dan sebagainya.

Akan tetapi, bukankah proyek pemerintah dalam batasan nilai tertentu harus melalui tender? Di tangan dingin Jusuf Kalla, tender bisa tidak dilalui. Percayalah, Jusuf Kalla sudah terbiasa kok. Jusuf Kalla sangat terbiasa mengeluarkan kebijakan pemerintahan yang menguntungkan kelompoknya sendiri alias Kolusi.

Contohnya :

Pengadaan Helikopter Bencana (2006)

Sebagai Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, Kalla memerintahkan pembelian 12 helikopter bekas dari Jerman. Tujuannya melancarkan penanganan pascabencana tsunami di Aceh dan Nias. Helikopter jenis BO 105 itu dibeli lewat PT Air Transport Services, perusahaan yang terafiliasi ke Bukaka, grup usaha milik Kalla.

Pada November 2006, 12 helikopter tiba di Indonesia, tapi tak bisa langsung dioperasikan. Bea Cukai menyegelnya karena PT Air Transport Services belum membayar pajak impor Rp 2,1 miliar. Pada 7 Desember 2006, SBY menulis memo buat Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan untuk mencabut segel helikopter tersebut. Memo ini dibuat atas permintaan lisan Kalla. JK menganggap pembelian itu tidak bermasalah.


Pembangunan Proyek Jalan Tol (2007)
Kantor Wakil Presiden membuat rancangan peraturan baru tentang jalan tol. Semua ruas jalan tol trans-Jawa yang terbengkalai harus “diselamatkan” dengan cara pengalihan konsesi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, penjualan konsesi tak diperbolehkan jika ruas jalan tol belum beroperasi.

Draf itu ditolak oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri menolak bila proyek tol yang terkatung-katung diteruskan dengan cara merevisi peraturan. Kalla jalan terus dengan memutuskan pengalihan konsesi cukup dengan dasar surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum. Maka, salah satu pemegang konsesi, PT Lintas Marga Sedaya, menjual sahamnya ke Expressway Berhad, perusahaan Malaysia. Lintas Marga adalah konsorsium yang antara lain dimiliki oleh PT Bukaka Teknik Utama. Jadi, Jusuf Kalla memaksakan sebuah kebijakan agar bisnisnya yang mandeg bisa dijual ke pihak lain.


Pembangkit Listrik Tenaga Batu Bara (2007)

Pembangkit listrik berkapasitas total 10 ribu megawatt ini rencananya digerakkan oleh Konsorsium Bangun Listrik Nasional yang terdiri atas PT Bukaka Teknik Utama, PT Bakrie & Brothers, PT Medco Energi, PT Inti Karya Persada Teknik milik  Bob Hasan, dan PT Tripatra milik Iman Taufik (pemilik tak langsung PT Bumi Resources).

Pembiayaannya akan dikucurkan pemerintah lewat penerbitan surat utang US$ 2,5 miliar per tahun selama tiga tahun. Menurut  Kalla, untuk mempercepat proyek, tender perlu diubah menjadi lebih sederhana: hanya melihat performa perusahaan. “Tendernya pun harus crashprogram. Kalau tidak begini, potensi kerugian per hari mencapai lebih dari Rp 100 miliar,” ujar Kalla. Sri Mulyani tak setuju pendanaan proyek ini karena dibiayai dana asing. Kalla punya komentar sendiri, “Presiden dan wakil presidenlah yang akan menanggung risiko, bukan menteri.”


Suspensi Saham Bakrie (2008)

Bursa Efek Indonesia pada 7 Oktober 2008 menyetop perdagangan enam emiten dari Grup Bakrie, yakni PT Bumi Resources Tbk, PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk, PT Bakrieland Development Tbk,  PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Energi Mega Persada Tbk, dan PT Bakrie Telecom Tbk. Sebelum disuspen, harga saham perusahaan tersebut sedang menukik.

Sepuluh hari kemudian BEI mencabut suspensi untuk Bakrie Sumatera, Bakrieland, dan Bakrie Telecom. Pada awal November, bursa juga mencabut suspensi Bumi Resources. Akibatnya, harga saham perseroan kian melorot. Kalla berang dengan pencabutan suspensi itu. Menurut dia pemerintah perlu memperpanjang suspensi saham PT Bumi Resources dengan dalih melindungi pengusaha nasional. “Masak, Bakrie hanya sedikit dibantu satu-dua hari tidak boleh?”

Maka wajar saja banyak orang bilang, Jusuf Kalla jadi cawapres Jokowi sama saja meniadakan Jokowi sebagai Presiden. Jusuf Kalla sering disebut dengan istilah The Real President ketika menjadi Wakil Presiden RI 2004 - 2009.

Mungkin karena itu pula saat semua orang kejar posisi Capres, Jusuf Kalla kejar posisi Cawapres. Agar manuver Jusuf Kalla menggulung Jokowi di kemudian hari, tak akan terlihat karena orang melihat kesalahan pada Jokowi.

Berikut sumber berita mengenai sejumlah kebijakan Kolusi ala Jusuf Kalla :

Kalau mau tahu lebih jauh seluk beluk Jusuf cara bermain Jusuf Kalla ketika menjabat kekuasaan, lihat tulisan saya berikut ini :

Petualangan Jusuf Kalla, Dari Aceh, Poso Hingga Jokowi bit.ly/1mbvWPO
Menelisik Benang Merah Politik JK, Dari Aceh, Poso Hingga Jokowi chirpstory.com/li/203611
3 Kasus Terbaru KPK, Pesan Abraham Samad pada Jokowi dan Jusuf Kalla bit.ly/RBxCnI
3 Kasus KPK Sebagai Pesan Samad kepada JKW, JK dan PDI-P chirpstory.com/li/206148
Mari kita simak kelanjutan kisahnya.

Sumber: kompasiana.com (Link sudah terhapus), @Ratu_Adil (twitter.com)
Reactions: 

Related

Nasional 6382509058323880145

Post a Comment

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

Promo Gamis SAMARAH

Random News

item