flatnews

Awas Kasus Bansos Sam Poo Kong di SP3

SEMARANG – KP2KKN Jateng meminta masyarakat ikut mengawasi dan mengontrol penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi ...


SEMARANG – KP2KKN Jateng meminta masyarakat ikut mengawasi dan mengontrol penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012 sebesar Rp6 miliar. Pasalnya, KP2KKN mendapat informasi kasusnya akan dihentikan/dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Hal itu disampaikan Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto, Selasa (9/9) kemarin. “Saya dapat informasi kasus Sam Poo Kong yang melibatkan Tutuk Kurniawan akan di berhentikan,”ungkapnya.
Informasi yang diperolehnya, penghentian itu karena tidak ditemukannya kerugian negara berdasarkan audit yang dilakukan BPKP. Menurutnya, ini sangat aneh sekali Apalagi berdasarkan perhitungan penyidik, kerugiannya mencapai Rp 6 M.

“Kalau benar-benar diberhentikan, maka KP2KKN akan menempuh jalur hukum dengan praperadilan. Mereka yang memulai melakukan penyelidikan dan penyidikan, kok tiba-tiba mau dihentikan,”paparnya.

Kalau kasus yang sudah ada tersangkanya itu diberhentikan, akan menimbulkan ketidak puasan di masyarakat. ”Apalagi sebelumnya kasus studio mini di pemprov Jateng dan bukit cinta juga sudah diberhentikan. Kalau begitu kejaksaan hanya mencari uang,”katanya

Asal tahu saja, sebelumnya Kejati Jateng mengungkapkan kerugiaan negara dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jateng untuk Yayasan Kelenteng Sam Poo Kong Semarang 2011-2012 sebesar Rp6 miliar.

Kepala Kejaksaan Tinggi saat itu Babul Khoir usai kegiatan kumpul bareng awak media di Semarang mengatakan, perkiraan kerugian negara tersebut berdasarkan perhitungan penyidik.

"Bukan audit BPK atau BPKP, tetapi hasil perhitungan oleh penyidik," katanya.
Menurut dia, penyidikan kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Ketua KONI Jawa Tengah Tutuk Kurniawan itu sudah memasuki tahap akhir.

Ia menuturkan penyidik sedang menyelesaikan pemberkasan sebelum dilimpahkan ke pengadilan."Akan kami ekspos dulu baru dilimpahkan ke persidangan," katanya.

Adapun perihal kemungkinan penahanan tersangka, lanjut dia, hal tersebut akan melihat perkembangan selanjutnya.

Ia menjelaskan Kejaksaan Tinggi menyakini adanya perbuatan melawan hukum dalam pencairan dana hibah pemerintah provinsi tersebut. Ia menegaskan hal tersebut nantinya akan dibuktikan di persidangan.

Sumber: FB Su'udi
Reactions: 

Related

Daerah 8531565482366881902

Post a Comment

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

Promo Gamis SAMARAH

Random News

item