flatnews

Pembahasan APBD Jateng 2015 Disarankan Gandeng KPK

SEMARANG –KP2KKN Jateng berharap Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo tidak hanya menantang 100 anggota DPRD Jateng memiliki komitmen tidak...


SEMARANG –KP2KKN Jateng berharap Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo tidak hanya menantang 100 anggota DPRD Jateng memiliki komitmen tidak menerima atau member segala bentuk gratifikasi selama menjalankan tugas. Namun, komitmen itu juga harus diterapkan kepada jajaran pemprov Jateng.

“Komitmen itu jangan hanya dimintakan kepada dewan, tapi juga gubernur sendiri beserta jajarannya,”tegas Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto kepada Jateng Pos, Kamis (4/9) kemarin.
Bahkan lebih keras lagi, Eko menekankan seharusnya gubernur tidak hanya menghimbau. Tapi langsung memerintahkan kepada jajarannya di pemprov. “Gubernur kurang keras. Tidak lagi menghimbau tapi harus sudah memerintahkan,”imbuhnya.

Eko mengaku mengapresiasi langkah Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo yang memperketat penyaluran dana bansos, hibah dan bantuan keuangan untuk kabupaten/kota pada 2014. Sehingga kalangan dewan pada kebakaran jenggot.

Namun demikian, diharapkan gubernur terus melakukan evaluasi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. “Apa yang dilakukan Ganjar untuk anggaran 2014 sudah bagus. Tapi masih perlu dievaluasi. Agar kemungkinan penyimpangannya semakin kecil,”ungkapnya.

Menurutnya, untuk menghilangkan praktek korupsi pada saat pembahasan anggaran 2015, kalau perlu Gubernur menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena kalau kita mencermati pembahasan anggaran di dewan, bau korupsinya sangat menyengat sekali.

“Bau korupsi itu terutama bantuan keuangan untuk kabupaten/kota. Jumlahnya sangat besar sekali. Banyak anggota dewan yang menjadi broker proyeknya,”tukasnya.

Sebelumnya Gubenur Ganjar Pranowo berharap 100 anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 yang dilantik hari ini memiliki, komitmen tidak menerima atau memberi segala bentuk gratifikasi selama menjalankan tugas.

Harapan itu diungkapkan Gubernur Jateng H Ganjar Pranowo di Gedung Berlian DPRD Jateng, Rabu (3/9).

"Kalau DPRD Jateng menginisiasi untuk tanda tangan dengan KPK tidak mau menerima atau memberi gratifikasi apapun bentuknya, ya anggota dewan top banget dan jika itu bisa dilakukan maka Jateng mempelopori reformasi parlemen serta politik,"ungkapnya.

Komitmen anggota dewan untuk tidak menerima atau memberi gratifikasi itu merupakan sebuah revoluasi yang harus dilakukan dalam konteks politik pascareformasi.

Diakuinya, kalau godaan untuk berbuat negatif seperti tindak pidana korupsi atau penyimpangan anggaran itu cukup besar. Sebab, biaya politik yang dikeluarkan masing-masing anggota sangat tinggi.
Sumber: FB Su'udi
Reactions: 

Related

Daerah 2119294927775593288

Post a Comment

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

Promo Gamis SAMARAH

Random News

item