flatnews

Pemerintah Diharapkan Tegas Pada Layanan OTT

Ancaman pemerintah memblokir layanan Facebook, Twitter, Whatsapp, Google dan kawan-kawannya membuat publik bertanya-tanya. Pemerintah ...


Ancaman pemerintah memblokir layanan Facebook, Twitter, Whatsapp, Google dan kawan-kawannya membuat publik bertanya-tanya. Pemerintah melalui Kemenkominfo menjelaskan bahwa aplikasi media sosial dan instant messaging yang masuk dalam kategori layanan over the top (OTT) dari luar tersebut harus memperjelas bentuk badan usahanya di Indonesia.

Dalam keterangan persnya, Senin (29/2) pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan bahwa sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas. Menurutnya selama ini layanan over the top tak menghiraukan aturan hukum dan norma susila di tanah air.

“Maksud pemerintah ini bagus, kalau jelas bentuk badan usahanya di tanah air jadi jelas mereka harus patuh aturan hukum dan norma susila di Indonesia. Selain itu juga wajib bayar pajak, seperti bentuk usaha di tanah air lainnya,” jelasnya.

Memang layanan OTT seperti Facebook banyak menimbulkan kecemburuan. Setidaknya dalam sebulan Facebook bisa meraup lebih dari Rp 500 miliar, tanpa membayar pajak. Namun diluar masalah pajak, masalah keamanan dalam negeri juga sangat penting untuk diperhatikan.

“Konten media sosial dan layanan OTT ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai berlawanan dengan hukum dan norma susila di sini. Misalnya pornografi dan juga konten LGBT yang sedang ramai di tanah air,” terang chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Tumblr bahkan sudah mendapat peringatan untuk segera diblokir oleh pemerintah, karena banyaknya konten pornografi di sana. Masyarakat juga sedang diramaikan oleh kebijakan Facebook yang menghapus tulisan yang menentang LGBT. Bahkan Menhan Ryamizard Ryacudu sampai angkat bicara tentang bahaya LGBT.

“Kesulitan pemerintah menertibkan konten ini salah satunya juga karena adanya ratusan provider internet di Indonesia. Sehingga himbauan untuk memblokir konten tidak serta merta bisa langsung efektif,” terangnya.

Selain blokir-memblokir Pratama meminta pemerintah untuk bisa mendukung aplikasi-aplikasi media sosial karya anak bangsa yang sudah ada. Dengan dukungan itu bisa makin menguatkan dan mendorong munculnya aplikasi media sosial lokal.

Dijelaskan olehnya keberanian pemerintah Tiongkok memblokir Facebook dan Google karena mereka sudah mempersiapkan layanan serupa seperti Weibo dan QQ. Jadi saat Facebook dan Google tak sanggup untuk patuhi regulasi di Tiongkok, tak serta merta masyarakat menjadi tertinggal dalam kegiatan di internetnya.

“Pemerintah juga harus melihat provider yang sebagian besar pemasukan didapat dari penjualan data. Dengan adanya layanan dan aplikasi alternatif lokal, diharapkan konsumsi data tetap stabil bila memang pemblokiran jadi dilakukan,” tegasnya.

Ditambahkan olehnya saat ini Indonesia punya Kaskus, Kompasiana, Mintalk, dan beberapa aplikasi yang cukup bagus. Namun perlu diperkuat aplikasi instant messaging serta media sosial yang memang dipakai luas di tanah air.

“Provider besar tanah air bisa ikut berinvestasi dan membesarkan aplikasi anak bangsa. Jangan sampai peristiwa matinya Koprol setelah dibeli Yahoo terulang kembali. Pemerintah tentunya harus ikut membantu,” jelas Pratama.

Selain itu menurutnya, dengan sikap tegas pada perusahaan teknologi asing tersebut bisa menjadi pondasi kuat untuk membangun kedaulatan informasi dan cyber di Indonesia.

“Asing mudah mendapatkan data dari kita salah satu pintu masuknya lewat media sosial. Jadi ini bagian integral dari penguatan kedaulatan sebuah bangsa. Bukan membatasi, namun kita ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang tidak taat regulasi bisa angkat kaki,” terang mantan pejabat Lembaga Sandi Negara ini.
Reactions: 

Related

Nasional 2700956855700575834

Post a Comment

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

Promo Gamis SAMARAH

Random News

item