Berdayakan SDM dan Produk Lokal, Perkuat Pertahanan Cyber Nasional
Peringatan kebangkitan nasional tahun ini seharusnya menjadi refleksi pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan NKRI. Masi...

https://www.pantura.co.id/2015/05/berdayakan-sdm-dan-produk-lokal-perkuat.html
Peringatan kebangkitan nasional
tahun ini seharusnya menjadi refleksi pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan
kedaulatan NKRI. Masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah,
khususnya pertahanan dan keamanan cyber. Zaman yang makin terkoneksi satu
sektor dengan sektor lainnya membutuhkan pengamanan yang kuat.
Pakar keamanan cyber Pratama
Persadha meminta pemerintah terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap
serangan cyber. “Pemerintah Presiden Jokowi sejak kampanye sampai awal
memerintah mendorong percepatan pembangunan dengan e-Government. Itu sangat
bagus, tapi butuh pengamanan yang sangat ekstra,” jelasnya.
Menurut ketua lembaga riset
keamanan cyber CISSReC ini kondisi keamanan cyber di Indonesia masih sangat
memprihatinkan. “Mengamankan dunia cyber Indonesia tidak hanya dengan memakai
teknologi anti virus atau memakai enkripsi, tapi memastikan teknologi yang
dipakai benar-benar aman,” terangnya.
Ditambahkan Pratama, selama ini
pemerintah belum menyentuh masalah utama, yaitu manusia dan teknologinya. “Kita
tidak bisa selamanya hanya membeli alat dan software dari asing, kita harus
bisa membuat dan memberdayakan SDM lokal,” tegas Pratama.
Menurutnya akan jauh lebih aman dan
menguntungkan bila pemerintah bisa membeli maupun mengembangkan SDM dan produk
dalam negeri. “China contohnya, mereka memakai produk dalam negeri untuk media
sosial dan pertahanan digital, karena tahu produk asing pastilah sudah dibuat
celah keamanan atau bahkan dipasang penyadap,” terangnya.
Namun Pratama juga menambahkan,
bahwa pemerintah tidak harus meniru China yang mulai dari email sampai media
sosial semua memakai buatan dalam negerinya. Menurutnya, pemerintah Indonesia
bisa selektif memilih bidang yang strategis terlebih dahulu.
“Misalnya alat komunikasi para pejabat
tinggi kita. Bisa diamankan SDM maupun produk dalam negeri. Selain itu para pejabat
juga harus sadar, untuk tidak memakai aplikasi gratisan seperti email dan cloud
untuk berkirim dan menyimpan data strategis,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah
ini.
Pratama menegaskan bahwa sebuah
negara yang tidak mampu merahasiakan informasi strategisnya seperti tidak
mempunyai kemerdekaan. “Sekarang era perang informasi, ga perlu lagi menjajah
secara fisik. Asing bisa mudah saja mendikte kebijakan kita dari meja kerja
mereka, bila setiap informasi penting dan rahasia bisa mereka ketahui,” jelas
Pratama.
Peristiwa penyerangan website
Paspampres beberapa waktu lalu menjadi peringatan bagi pemerintah. “Deface di
web Paspampres hanya serangan yang terlihat. Serangan cyber yang hebat itu tak
terdeteksi, tapi berhasil mencuri tanpa disadari,” tegasnya.
Bagi Pratama, memperkuat pertahanan
cyber nasional harus dengan pemberdayaan SDM dan produk dalam negeri. “Kita
masuk MEA, tapi jangan sampai sektor strategis seperti pertahanan cyber memberdayakan
orang asing, akan sangat berbahaya,” terangnya.
Selain itu, menurutnya pemerintah
harus segera merealisasikan terbentuknya Badan Cyber Nasional (BCN). Selain
menjadi wadah bagi cyber army, BCN juga menjadi penangkal pertama terhadap
serangan cyber ke Indonesia. (IDC)