flatnews

Jokowi Tak Mau RI Korban Raksasa Digital, Pakar Nilai Sulit

Presiden  Joko Widod o  menyatakan Indonesia merupakan negara yang terbuka bagi semua pihak. Namun, dia menegaskan Indonesia tidak boleh men...


Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia merupakan negara yang terbuka bagi semua pihak. Namun, dia menegaskan Indonesia tidak boleh menjadi korban praktik tidak adil dari raksasa digital.

Chairman (Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha menilai Jokowi ingin infrastruktur Palapa Ring digunakan secara maksimal. Sebab, dia berkata Palapa Ring masih sekedar infrastruktur internet biasa.

"Presiden Jokowi jelas ingin agar pihak di dalam negeri, baik Badan Usaha Milik Negara maupun swasta bisa memaksimalkan backbone internet dari Palapa Ring yang sudah selesai," ujar Pratama kepada CNNIndonesia.com, Senin (1/3).

 Dalam laman resmi, Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer.

Proyek itu terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik, untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku, serta satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.

Pratama menuturkan provider seharusnya tidak takut memaksimalkan infrastruktur internet di tanah air. Hal itu perlu digalakkan agar masyarakat Indonesia Tengah dan Timur yang masih banyak belum terjangkau internet bisa mendapatkan akses internet yang luas dan cepat.

Berdasarkan informasi, ancaman provider internet dalam negeri adalah layanan internet murah seperti Google Loon dan Starlink milik Elon Musk. Namun dengan tidak jadinya Mesk membangun pabrik Tesla di Indonesia membuat ancaman Starlink berkurang.

"Internet akan mempercepat ekonomi kreatif dan ekonomi digital di luar Jawa khususnya. Ini akan membantu Indonesia mendapatkan devisa dari berbagai bentuk bisnis baru di tanah air," ujarnya.

Pratama berkata ancaman praktik tidak adil tidak hanya datang dari satu perusahaan. Misalnya, dia melihat Google dan Facebook memiliki model bisnis dan operasional yang cukup merugikan negara, misalnya terkait pajak. Lalu, dia berkata data yang dihimpun dan dimonetisasi juga tidak kena pajak.

Pratama mengakui pemerintah memang berhasil menarik pajak dari layanan digital asing seperti Google, Netflix dan Spotify. Namun, pemerintah Indonesia belum mampu mengatur pengelolaan data oleh para raksasa teknologi tersebut.

"Pengelolaan data ini menyangkut uang yang sangat besar. Bisa kita lihat saat kementerian kita harus membeli data yang mahal dari para pemilik platform, kebetulan sebagian besar dari luar negeri. Intinya memang ada banyak hal dalam dunia digital ini yang kita belum bisa selesaikan dengan raksasa teknologi," ujar Pratama.

Lebih lanjut, Pratama membeberkan contoh praktik tidak adil raksasa teknologi di Indonesia adalah ketika Google dan Facebook tidak membayar pajak. Kemudian, ecommerce Shopee yang memberikan akses pada toko dari China untuk menjual barang super murah dan free ongkir dari China ke Indonesia.

"Dalam kasus ini, UMKM didorong untuk terus peningkatan ekspor, tapi dari pemerintah tidak ada usaha untuk bertahan dari serbuan produk asing yang lebih murah," ujarnya.

Kemudian, dia menyinggung desakan pemerintah agar UMKM untuk Go Digital dan Go Online. Padahal, di saaat bersamaan, pemerintah memberi peluang kepada Shopee banyak menjual produk import karena tidak membuat regulasi pembatasan produk import yang ketat.

"Maka dari itu pentingnya salah satu fungsi pemerintah adalah untuk memproteksi produk asing demi menjaga keberpihakan kepada UMKM lokal," ujar Pratama.

Pratama menambahkan bahwa Indonesia tidak dianggap oleh pemilik platform-platform besar. Sebab, mereka mengetahui bahwa Indonesia tidak punya bargaining power dan masih jauh dari mandiri.

Misal, dia membeberkan masalah server pada platform. Seharusnya pemerintah mewajibkan platform besar menggunakan server di dalam negeri. Namun, hal itu tidak terjadi karena pemerintah mengeluarkan PP Nomor 71 tahun 2019 yang membebaskan entitas bisnis menggunakan server di luar Indonesia.

Atas semua fakta itu, Pratama berpendapat Indonesia belum siap lepas dari genggaman raksasa teknologi di era digital karena tidak memiliki alternatif.

"Kita bisa mencontoh Tiongkok yang dalam menghadapi era digital sudah mempersiapkan platform pengganti dari Google, Facebook, dan kawan-kawan. Contohnya ada WeChat, QQ, Baidu, Weibo dan sekarang yang mengglobal adalah TikTok," ujarnya.

Kemkominfo belum memberi tanggapan perihal pernyataan Jokowi agar Indonesia tidak menjadi korban praktik tidak adil dari raksasa digital dunia.

 Sumber : Cnn Indonesia

Related

Tekno 8676428659866512200

Posting Komentar

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

Random News

item