flatnews

Marak Jual Beli Selfie KTP, OJK-Polri Didesak Bergerak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri diminta untuk memberantas pinjaman   online   (pinjol) ilegal, menyusul kian maraknya praktik jual be...


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polri diminta untuk memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal, menyusul kian maraknya praktik jual beli selfie KTP secara tidak sah di platform media sosial

"Kasus selfie KTP yang diperjualbelikan ini memang cukup meresahkan karena dibarengi atau diikuti dengan tindak kejahatan transfer tanpa sepengetahuan korban ke rekeningnya oleh pinjol ilegal," kata Pakar keamanan siber Pratama Persadha Pratama seperti dikutip dari Antara (29/6) di Semarang, Selasa (29/6). 

Pratama mengemukakan hal itu ketika merespons jual beli data pribadi di media sosial yang rata-rata dibanderol mulai Rp15 ribu hingga Rp25 ribu, tergantung pada kelengkapan identitas yang ada dan baru atau lamanya data tersebut.

Jika ditelusuri (tracing), kata Pratama, asal mula kebocoran ini, kemudian diperjualbelikannya foto KTP selfie adalah dari vendor yang membantu verifikasi dari berbagai aplikasi.
 
Menurut dia, tidak hanya aplikasi populer semacam dompet digital, aplikasi seperti PLN mobile juga membutuhkan foto KTP selfie untuk verifikasi. Untuk membantu verifikasi ini, ternyata diperbantukan pihak ketiga sebagai vendor.
 
Selain itu, ada pula yang berasal dari kebocoran pinjol ilegal juga, bahkan jumlahnya relatif cukup banyak. Hal ini mengingat mereka ini tidak concern terhadap security, sehingga para pelaku kejahatan siber mudah sekali meretasnya.
 
Dalam kasus yang pertama kali viral, kata Pratama, terjadi saat pegawai vendor yang melakukan verifikasi OVO, ternyata langsung melakukan kontak via WA kepada orang yang datanya sedang mereka verifikasi. Hal ini lantas viral di medsos.
 
"Celah inilah yang juga dimanfaatkan dengan menjual foto selfie ke pinjol ilegal," kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini.
 
Sebenarnya, lanjut Pratama, ada dua hal yang dilakukan, yakni pertama pinjol melakukan transfer ke rekening pemilik kartu tanda penduduk (KTP) asli dengan harapan pinjol bisa menagih dengan bunga tinggi.
 
Kedua, pelaku yang memiliki foto KTP selfie ini bisa saja membuat rekening palsu, kemudian melakukan apply ke pinjol dan transfer ke rekening yang mereka buat. Kedua hal tersebut sama-sama sangat merugikan masyarakat.
 
Oleh karena itu, Pratama menegaskan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK seharusnya bisa menjadi solusi. Sayangnya, rencana menjadikan debitur financial technology (fintech) masuk SLIK OJK masih belum terealisasi.
 
"Yang nantinya bisa masuk hanya debitur fintech yang terdaftar resmi di OJK, sedangkan fintech pinjol ilegal tidak bisa," kata dosen pascasarjana Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) tersebut.
 
Karena tidak masuk SLIK OJK dan BI Checking (pencatatan informasi dalam sistem informasi debitur yang berisikan riwayat kelancaran atau non performing credit payment/collectability debitur), menurut Pratama, relatif sulit untuk mengecek. 

Namun, fintech sendiri bisa memasukkan debitur hitam yang wanprestasi ke black list OJK.
 
"Menjadi masalah utama bila berurusan dengan fintech pinjol ilegal. Mereka tidak bisa mendaftarkan debitur ke OJK, jadi sejak awal mereka memilih jalan pedang dengan debt collector (penagih utang)," tuturnya.

 Dorong Bareskrim

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto mengatakan, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri harus lebih meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan OJK, guna mengatasi persoalan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat.
 
"OJK punya namanya Satgas Waspada, walaupun tidak berjalan secara maksimal," kata Wihadi Wiyanto beberapa waktu lalu.
 
Karena itu, menurut dia, diperlukan Polri dalam hal ini Bareskrim untuk segera melakukan tindakan yang tidak bisa dilakukan satgas waspada investasi. Salah satunya melakukan penangkapan kepada pinjol yang melanggar ketentuan UU Perbankan.
 
Wihadi menyatakan sangat mendukung langkah Bareskrim untuk menyikat habis semua pinjol ilegal. Untuk itu perlu adanya koordinasi yang solid dan matang serta keterbukaan OJK guna menangani permasalahan ini.
 
Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam L Tobing sendiri membagikan rekomendasi langkah-langkah atau tips yang harus dilakukan, jika masyarakat tiba-tiba mendapat transfer dana dari perusahaan pinjol ilegal, padahal tak pernah mengajukan pinjaman.
 
Menurut Tongam, masyarakat dapat menyampaikan kepada pinjol tersebut bahwa tidak pernah mengajukan pinjaman, dan selalu siap mengembalikan sesuai nominal yang ditransfer.
 
"Simpan dana tersebut dan saat penagihan sampaikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah merasa meminjam dan siap mengembalikan sesuai nominal yang ditransfer," ujarnya.
 
Kemudian, kata Tongam, jika masyarakat ditagih oleh pinjol atau penagih utang (debt collector) dengan cara yang tak beretika, blokir seluruh kontak yang mengirim teror.
 
"Kemudian, beritahu ke seluruh kontak di HP bahwa apabila mendapatkan pesan tentang pinjol agar diabaikan," ujar Tongam.

Laporan Polisi

Masyarakat juga diimbau untuk membuat laporan ke kepolisian. Jika pinjol dan penagih utang masih mengganggu dengan cara yang tidak beretika, lampirkan laporan kepolisian tersebut ke pinjol atau penagih utang tersebut.

Tongam sendiri menyebut, jajarannya hingga saat ini telah memblokir 3.193 pinjaman online atau pinjol ilegal yang sebagian memanfaatkan data pribadi nasabah untuk keperluan penagihan dengan mengintimidasi.
 
"Kami sudah memblokir 3.193 pinjaman online ilegal. Jumlah ini sangat besar," kata Tongam
 
Menurut Tongam, tidak sedikit masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal karena rata-rata tidak meminta persyaratan yang ketat untuk menggaet nasabah. Meski demikian, konsekuensi dari pinjaman online ilegal amat berbahaya.
 
"Bunga yang dijanjikan hanya setengah persen, tetapi realisasinya bisa 2 sampai 4 persen per hari. Yang paling berbahaya adalah dia selalu minta izin kita untuk bisa mengakses semua data dan kontak di handpone," katanya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi perlu didorong lebih cepat untuk disahkan sebagai upaya menjerat para pelaku pinjaman online ilegal yang semakin marak.
 
"Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi perlu didorong lebih cepat. Masalah kerahasiaan data pribadi nasabah di bank relatif sudah beres. Namun pinjol tidak diatur, sehingga perlu payung hukum. Untuk menjerat pelaku penyalahgunaan data, Kepolisian juga mengaku masih kekurangan instrumen hukumnya," ujar Bhima.

Sekadar informasi, Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (22/6) secara resmi memperpanjang pembahasan RUU PDP, yang sebenarnya sudah masuk dalam daftar Prolegnas sejak 2019. Hingga Juni 2021 UU yang diajukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika itu pun masih dalam pembahasan.

Sumber: www.Validnews.id

Related

Tekno 1546145830979468185

Posting Komentar

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

Random News

item