flatnews

Pakar IT Desak Pemerintah Usut Tuntas Kasus NIK Warga Bekasi Dipakai WNA

Pemerintah didesak mengusut tuntas kasus Nomor Induk Kependudukan (NIK) seorang warga di Bekasi dipakai WNA (Warga Negara Asing). Imbasnya, ...


Pemerintah didesak mengusut tuntas kasus Nomor Induk Kependudukan (NIK) seorang warga di Bekasi dipakai WNA (Warga Negara Asing). Imbasnya, ia tidak bisa menerima jatah vaksinasi Covid-19 dari negara.

Pakar IT dan Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi mengatakan kasus tersebut harus diusut tuntas. Apakah terjadi pada satu kasus atau banyak.

"Penggunaan NIK itu tidak sekadar nomor, tapi jati diri orang dipakai. Ini harus diusut tuntas. Apakah hanya terjadi satu kasus atau banyak kasus," kata Heru Sutadi, seperti dikutip Antara, Kamis (5/8).

"Apalagi ini soal vaksin dan ada keterlibatan WNA. Vaksin itu hak semua warga atau rakyat Indonesia. Jika ada yang mengambil hak orang lain itu pelanggaran HAM juga," tambah dia.

Pakar Keamanan TI Pratama Persadha mengatakan, jika peristiwa itu terbukti melanggar regulasi terkait pemalsuan KTP serta dokumen kependudukan lainnya, maka pelaku bisa dikenakan Undang-Undang Pidana.

Menurutnya dia, peristiwa itu bisa menjadi dorongan bagi stakeholder terkait -- swasta maupun pemerintah -- untuk membenahi sistem dan pengelolaan data yang terintegrasi, baik itu data aplikasi, pelanggan, atau data kependudukan.

"Kuncinya ada di Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang seharusnya Pemerintah dan DPR bisa sepakat untuk menggolkan secepatnya," kata Pratama.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan sedang menelusuri peristiwa nomor induk kependudukan (NIK) warga di Bekasi yang dipakai warga negara asing untuk vaksinasi Covid-19.

"Kementerian Kominfo saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Saat ini, sedang ditelusuri lebih lanjut oleh tim terkait dan akan kami informasikan perkembangan selanjutnya," kata juru bicara Kominfo, Dedy Permadi, kepada ANTARA, Rabu.

Pernyataan ini keluar setelah seorang warga di Bekasi, Jawa Barat, bernama tidak bisa mengikuti program vaksinasi Covid-19 karena berdasarkan data kependudukan, NIK miliknya tercatat sudah mendapatkan vaksinasi. [rhm]

Sumber: www.merdeka.com

Related

Tekno 5753990983815899210

Posting Komentar

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

Random News

item