flatnews

PPP Sebut UU PDP Sangat Dibutuhkan Indonesia

Jakarta – Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDB) ditunggu-ditunggu oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk untuk menghadapi se...




Jakarta – Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDB) ditunggu-ditunggu oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk untuk menghadapi serangan siber yang banyak terjadi di Indonesia. Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi dalam Seminar Fraksi PPP dengan tema “Daulat Digital: Respon Negara Atas Serangan Siber”.

“Komisi I DPR RI sekarang ini baru kejar setoran penyelesaian RUU Perlindungan Data Pribadi. Satu UU yang amat sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kita semua,” ujar Arwani di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022).

Menurut Arwani, dulu kedaulatan sebuah negara dilihat dari ketahanan dari serangan militer dan ideologi. Kedaulatan Indonesia saat ini juga harus dilihat dari ketahanannya terhadap serangan siber dan proxy yang berbasis digital.

Indonesia sampai saat ini belum mempunyai undang-undang khusus yang mengatur data pribadi. Oleh karena itu, kata Arwani, UU PDB menjadi konsen Komisi I DPR RI dan Pemerintah.

“Tidak mudah memang, ada beberapa tarik-menarik terutama terkait dengan lembaga atau institusi yang mengelola data yang sampai sekarang menjadi perdebatan di internal, baik di internal Panja DPR maupun di Pemerintah dengan,” terang Sekjen DPP PPP ini.

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Mayjend TNI Dominggus Pakel menambahkan, serangan siber sangat berbahaya bagi suatu negara. Ia kemudian mencontohnya pada serangan siber yang menimpa Ukraina.

“Pada tanggal 23 Des 2015 terjadi serangan siber berupa infeksi malware terhadap power grid Ukraina yang dilakukan oleh kelompok APT BlackEnergy mengakibatkan puluhan ribu rumah, perkantoran dan komplek industri di ukraina tanpa listrik. Insiden ini berdampak juga ke sektor telekomunikasi,” terang Dominggus.

Dikatakannya, tidak bisa dibayangkan serangan siber seperti itu menimpa Indonesia. Oleh karena itu menurutnya Indonesia harus siaga terhadap kejahatan siber.

“Ini menjadi konsen kita bersama, sehingga kita dari BSSN tidak bisa berdiri sendiri, harus melibatkan stakeholder terkait. Karena serangan siber begitu dahsyat,” tandasnya.

Sebagai informasi, Seminar Fraksi PPP DPR RI bertajuk “Daulat Digital: Respon Negara Atas Serangan Siber” di Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (7/6/2022) dibuka Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi. Narasumber seminar adalah Anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi, Pratama Persadha dari CISSRec dan Mayjend TNI Dominggus Pakel daro BSSN, serta dimoderatori Tenaga Ahli Fraksi PPP Fahmi Alfansi Pane.

Related

Tekno 3917083286032620966

Posting Komentar

emo-but-icon

Hot in week

Recent

Comments

Random News

item